PADANG, hantaran.co — Ledakan kasus Covid-19 Nasional, terutama di Pulau Jawa, dikhawatirkan berdampak pada kondisi penularan di Sumbar jika pemerintah daerah (Pemda) tidak segera memberlakukan pembatasan ketat. Sebab pada faktanya, penerapan protokol kesehatan (prokes) di tengah masyarakat di Sumbar masih terlalu lemah.
Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Sumbar Defriman Djafri kepada Haluan menyebutkan, kondisi penularan Covid-19 Sumbar berpotensi mengalami ledakan. Bahkan menurutnya, ledakan kasus tersebut hanya tinggal menunggu waktu jika Pemda tidak segera memimpin langkah antisipasi.
“Sekarang sudah seperti fenomena gunung es. Peningkatannya akan terlihat di hilir, atau dari rumah sakit yang penuh. Jika sudah begitu, tingginya angka kematian juga akan jadi konsekuensinya, karena fasilitas kesehatan tidak lagi mampu menangani pasien,” kata Defriman kepada Haluan, Minggu (27/6/2021).
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Andalas (Unand) itu menyarankan, agar Pemda berinisiatif memberlakukan pembatasan yang lebih ketat di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menerapkan karantina wilayah alias lockdown. Sebab, jika manusia sebagai inang virus terus bergerak, maka potensi ledakan kasus akan tetap ada. “Terlebih, masyarakat semakin tidak menerapkan prokes dengan sungguh-sungguh,” ucapnya lagi.
Selain itu, kata Defriman, kepala daerah beserta Satgas Covid-19 diminta untuk mengevaluasi secara total penanganan pandemic. Sebab, kebijaakan sejauh ini belum berjalan efektif dalam menekan laju penularan kasus. Hal ini terlihat dari penambahan kasus positif baru yang masih tinggi. Bahkan, saat ini kasus Covid-19 di Sumbar sudah lebih dari 50 ribu kasus.
“Jika kepala daerah serius dan punya kepedulian yang kuat, maka Pemda seharusnya bisa melakukan evaluasi menyeluruh dalam upaya pengendalian yang selama ini belum efektif. Data dan fenomena di lapangan harus jadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan. Jika ini digandeng keduanya, kita dapat memetakan severitas virus yang sesungguhnya. Jadi, kebijakan yang diambil benar-benar dari data dan analisis yang tajam,” katanya lagi.
Defriman berpendapat, bahwa salah satu langkah yang tepat dalam pengendalian pandemi adalah karantina wilayah,sehingga interaksi dan mobilitas warga memang dibatasi dengan total. Namun, ia mengakui bahwa pilihan itu adalah pilihan yang sulit bagi pemerintah karena menimbulkan beban ekonomi yang berat.
Defriman juga menilai, penerapan PPKM Mikro dan Nagari Tageh yang tengah berjalan di Sumbar belum berjalan optimal dalam pengendalian kasus. Justru saat ini, katanya, masyarakat di tingkat nagari yang lebih abai terkait penerapan prokes ketimbang masyarakat yang berdomisili di wilayah perkotaan.
“Belum ada bukti bahwa yang sudah dilakukan ini sudah berjalan efektif dalam pengendalian. Bahkan saya melihat ini tidak dijalani dengan sungguh-sungguh. Penerapan itu bisa efektif jika kepala daerah all out. Masyarakat yang abai justru banyak di daerah atau di nagari. Ini dibuktikan dengan peningkatan kasus yang terjadi saat ini di tingkat nagari,” katanya lagi.
Terus Perkuat 3T
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi berharap agar ledakan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah di Pulau Jawa tidak ikut terjadi di Sumbar. Oleh karena itu, ia meminta seluruh masyarakat Sumbar lebih patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Kita berharap Sumbar tidak mendapatkan dampak dari lonjakan kenaikan kasus positif seperti yang terjadi di Pulau Jawa. Maka dari itu, kebijakan penanggulangan Covid-19 yang sudah diatur dalam Perda AKB agar lebih ditingkatkan,” ujar Mahyeldi, Minggu (27/6/2021).
Mahyeldi juga menekankan, agar penerapan PPKM Mikro dan Nagari Tageh diperkuat di setiap daerah. Sebab, strategi penanganan pandemi Covid-19 harus dikendalikan dari tingkat terkecil, yaitu dari nagari-nagari. Sebab menurutnya, penerapan PPKM Mikro dan Nagari Tageh sejauh ini cukup efektif dalam menekan laju penularan Covid-19 di Sumbar.
“Apa yang sudah kita terapkan, maka akan terus kita terapkan. Apa yang sudah kita lakukan berupa Nagari Tageh, itu sudah terlihat nyata penanganannya. Kita percepat proses tracking dan testing. Jika ada pergerakan nagari yang tidak cepat dalam hal ini, maka akan kita lakukan perbaikan,” katanya lagi.
Selain itu, sambung Mahyeldi, Pemprov Sumbar terus mempercepat vaksinasi Covid-19, sehingga kekebalan kelompok (herd imunity) sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan dengan memperkuat sistem imun dapat segera terwujud. Namun, ia tetap meminta seluruh warga, termasuk yang sudah menerima vaksin Covid-19, agar tetap patuh dalam menerapkan prokes. (*)
Riga/Darwina/hantaran.co
