PADANG, hantaran.co — Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumatera Barat (Sumbar) yang didukung oleh STKIP PGRI Sumbar mengelar Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema “Revolusi Pembelajaran Sejarah”, di aula kampus terkait, Minggu (20/6/2021).
Ketua AGSI Sumbar, Etty Kasyanti, mengatakan FGD ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi tentang mata pelajaran (mapel) sejarah pada kurikulum 2021 terhadap para guru, meluruskan isu-isu mapel sejarah yang simpang siur, dan saling memberikan dukungan antar sesama guru sejarah dalam menyampaikan mata pelajaran ini kepada anak didik.
“Kita sesama guru sejarah harus saling dukung, karena kita berada di garda terdepan dalam membuat anak-anak didik kita mencintai sejarah bangsanya, menjadikan tokoh-tokoh sejarah pada masa lalu menjadi inspirasi bagi mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan yang cemerlang,” ujar Etty Kasyanti.
Ketua STKIP PGRI Sumbar, Prof. Ansofino menuturkan, sebagai kampus pencetak para guru, STKIP PGRI Sumbar memasukan sejarah dalam mata kuliah wajib. “Adanya mata kuliah sejarah, akan bisa melatih anak-anak kita untuk berfikir dan belajar tentang kearifan. Dan sejarah sangat penting membentuk karakter, sebab dalam sejarah ada nilai luhur dan semangat yang dapat ditanamkan,” ujarnya.
Disebut Ansofino juga, di STKIP sendiri, Program Studi Sejarah yang dimiliki kampus tersebut telah terakreditasi A. Setara dengan kampus negeri lainnya.
Sementara itu, Presiden AGSI, Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma yang didaulat menjadi narasumber dalam kegiatan ini mengatakan, guru Sejarah di Indonesia patut berlega hati, karena saat ini pelajaran sejarah di sekolah menengah tetap dinyatakan sebagai pembelajaran wajib.
Disebut Sumardiansyah, pada tahun 2020 lalu, sempat berkembang wacana penghapusan mata pelajaran sejarah dalam kurikulum. Hal tersebut menimbulkan reaksi dari AGSI, mereka kemudian menyampaikan aspirasi ke DPR, dan Menteri Pendidikan dan menyatakan penolakan mata pelajaran sejarah dihapuskan.
“Kita berbicara dengan DPR, pemerintah dan Menteri Pendidikan. Kita sampaikan sejarah tidak mungkin dipisahkan dalam kehidupan manusia , pembelajarannya juga penting. Akhirnya argumentasi kita diterima, pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran wajib,” ujarnya.
Lebih lanjut Sumardiansyah mengatakan, ke depan AGSI akan terus menjaga dan memperjuangkan supaya mata pelajaran sejarah tetap masuk sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. (*)
Leni/hantaran.co
