PADANG, hantaran.co—Pemerintah Provinsi Sumatara Barat harus memacu realisasi vaksinasi Covid-19, terutama bagi kelompok lanjut usia (lansia) yang rentan terinfeksi di tengah potensi lonjakan kasus. Pemahaman dan faktor kemauan masyarakat untuk divaksin masih menjadi salah satu faktor rendahnya capaian vaksin di Sumbar.
Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama mengatakan, vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pengendalian pandemi, di samping tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Ia meminta, agar Pemda bisa mempercepat realisasi pemberian vaksin kepada masyarakat.
“Kita ketahui bahwa tidak ada cara menangkal pandemi selain melakukan vaksinasi secara menyeluruh. Besar harapan kami agar Pemprov Sumbar dan Satgas Penanganan Covid-19 di daerah lebih mempercepat realisasi vaksinasi. Termasuk juga dengan melibatkan TNI/Polri untuk meningkatkan capaian tersebut,” kata Ade saat kunjungan Komisi IX di Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (18/6).
Dalam kesempatan itu Ade mengkritik capaian vaksinasi Covid-19 di Sumbar yang masih rendah. Bahkan, di tingkat nasional, Sumbar berada pada posisi tiga terbawah, atau peringkat ke-32 dari total 34 provinsi. Hal tersebut, katanya, menjadi alasan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumbar, yaitu dalam rangka mengevaluasi proses pemberian vaksin.
Padahal, sambung Ade, pengendalian pandemi di Sumbar terbilang cukup baik jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain. Hal itu terlihat dari kemampuan dan kapasistas testing dan tracing yang dimiliki Sumbar. Namun, capaian dari pengendalian pandemi tersebut mengalami penurunan, yang salah satunya disebabkan oleh capaian vaksinasi.
“Kunjungan kerja ini secara spesifik kita lakukan untuk mencari tahu masalah dan penyebab rendahnya vaksinasi di Sumbar. Kita bandingkan dengan tahun lalu, Sumbar ini berprestasi dalam testing, tracing, tracking. Namun saat ini, sudah sedikit kendor,” tuturnya lagi.
Ade menilai, Pemprov Sumbar bisa memaksimalkan program Nagari Tageh dalam mempercepat realisasi vaksinasi dengan fokus pada sosialisasi dan mendata masyarakat yang belum menerima vaksin. Sebab, seperti diketahui, Nagari Tageh telah diterapkan di seluruh kota dan kabupaten.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Puskesmas Seluruh Sumbar (Apkesmi), Melinda Wilma menyatakan, salah satu kendala vaksinasi Covid-19 di Sumbar yaitu kesulitan untuk meyakinkan masyarakat agar mau menerima injeksi penambah daya imun tubuh tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kesalahan informasi yang diperoleh masyarakat terkait vaksin.
“Kendala dalam pencapaian target yang paling utama adalah sangat sulit meyakinkan masyarakat karena begitu besarnya pengaruh isu negatif di media sosial,” ujar Melinda dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, sambung Melinda, keengganan untuk divaksin bukan hanya datang dari masyarakat umum atau lansia, tetapi juga dari aparatur sipil negara (ASN), pemangku kebjikan, pelayanan publik, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Menurutnya, ini juga menjadi hambatan dalam proses vaksinasi di Sumbar.
Melinda mengusulkan, agar ada kewajiban bagi ASN dan pelayanan publik untuk menerima vaksinasi. Bahkan, kalau perlu memberikan sanksi bagi ASN atau pelayan publik yang masih enggan untuk divaksin.
Melinda juga mengajak agar para pemuka agama, ninik mamak, hingga tokoh masyarakat lainnya untuk ikut memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar mau menerima vaksin. Terutama untuk kelompok lansia, yang capaian vaksinasinya masih rendah.
Baru 23,44 Persen
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Arry Yuswandi menyebutkan, capaian pemberian vaksin Covid-19 hingga pertengahan Juni ini sudah 23,44 persen dari total penerima 882.307 orang. Kelompok lansia menjadi penerima vaksin terendah dengan angka 2,36 persen atau 10.435 orang dari target penerima 442.033 orang.
Arry mengakui, bahwa masih ada warga Sumbar yang belum bersedia divaksin. Hal ini sedikit banyaknya disebabkan oleh pengaruh isu negative, terutama sekali yang bersiliweran di media social (medsos).
“Kendala vaksinasi adalah informasi yang tidak sampai secara menyeluruh pada masyarakat, sehingga masih ada keengganan untuk divaksin, terutama sekali pada lansia. Untuk itu, ini butuh pendekatan yang lebih efektif,” ujarnya lagi.
Selain itu, sambung Arry, juga ditemukan kondisi warga yang tidak dalam keadaan fit untuk menerima vaksin, yang juga dominan ditemukan pada kelompok lansia. “Contohnya, kemarin ada sekitar 20 lansia yang dibawa ke Puskesmas untuk divaksin. Namun, saat pemeriksaan, semuanya tidak fit untuk divaksin karena hipertensi dan penyakit penyerta lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, Dinas Kesehatan Sumbar dan kabupaten/kota terus mengupayakan percepatan vaksinasi Covid-19, seperti kata Arry. Salah satunya lewat program Gebyar Vaksin Serentak bagi kelompok lansia dan pralansia, pelayanan publik, hingga tenaga pendidik. Selain itu, Dinkes juga merencanakan vaksinasi massal bagi lansia, dengan cara mejemput dan dikumpulkan di satu tempat penyuntikan vaksin.
“Untuk mempercepat vaksinasi lansia, akan dilakukan dengan pola jemput bola. Hal ini karena kemungkinan lansia datang ke Puskesmas sangat kecil. Jadi pola vaksinasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan lansia di suatu nagari atau jorong, maka dilakukan pelayanan di tempat yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya lagi.
Ada pun berdasarkan data Kemenkes pada laman vaksin.kemenkes.go.id, jumlah pemberian vaksin Covid-19 di Sumbar untuk dosis pertama sudah mencapai 208.601 penerima, dan dosis kedua 138.464 penerima. Ada pun total target penerima adalah 874.698 orang, yang terdiri dari kelompok lansia, tenaga kesehatan, dan pelayan publik.
Data vaksin.kemenkes.go.id juga menunjukkan, untuk vaksinasi Covid-19 bagi lansia, dari 442.033 target penerima sudah 10.531 lansia yang sudah menerima suntikan dosis I dan 7.944 penerima untuk dosis II. Kemudian untuk petugas publik capaian vaksin dosis I sudah 166.157 penerima, dan dosis II 101.271 penerima, dari target 400.274 petugas publik. Ada pun untuk tenaga kesehatan, sudah mencapai 31.913 orang untuk dosis pertama, dan 29.249 untuk dosis kedua dari target penerima 32.391 tenaga kesehatan.
(Darwina/Hantaran.co)
