PADANG, hantaran.co — Empat satuan kerja (Satker) di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat (Kanwil Kemenag Sumbar) kembali dipercaya sebagai pilot project Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun ini. Empat satker tersebut akan mengikuti proses penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara–Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Ada pun keempat Satker itu antara lain, Kemenag Kota Padang Panjang, Kemenag Kota Payakumbuh, Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan, serta MAN 1 Kota Bukittinggi. Untuk mematangkan persiapan penilaian, Kanwil Kemenag Sumbar melakukan pendampingan terhadap empat satker tersebut pada Selasa (15/6/2021) di Aula FKUB.
Plt Kepala Kanwil Kemenag Sumbar H. Syamsuir, didampingi Kabag Tata Usaha (TU) H. Irwan mengakui bahwa empat Satker tersebut adalah Satker terbaik yang ada di jajaran Kemenag Sumbar. “Empat Satker inilah yang terbaik menurut pandangan pendamping sekaligus TPI pusat, sehingga patut diusulkan ke Menpan RB bersama Satker lain se-Indonesia,” ucap H. Syamsuir.
Meski sudah melakukan yang terbaik, imbuh Kakanwil, menciptakan lingkungan kerja ZI-WBK bukanlah perkara mudah. Sebab, sistem penunjang seperti internet, fasililtas yang memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM), juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan.
“Kami tahu untuk mempersiapkan ZI ini, kita tidak kenal waktu. Di hari libur pun kita masih bekerja. Proses demi proses sudah dilalui oleh 4 Satker ini, mulai dari penilaian oleh masing-masing tingkat eselon I, Itjen, termasuk Balitbang. Alhamdulillah kita diberi kepercayaan untuk dinilai tim Menpan RB,” ucapnya lagi.
H. Syamsuir berharap, agar proses penilaian yang dilakukan tim eksternal dapat berjalan dengan baik dan sukses serta menghsilkan nilai yang sangat baik bagi keempat satker tersebut. “Sehubungan dengan telah ditetapkan empat Satker sebagai Satker berprediket WBK, tentu rekomendasinya atau catatan yang diberikan TPI perlu ditindaklanjuti. Jangan puas sampai di sini,” ucapnya lagi.
Sementara itu sebelumnya, Mulyono selaku Perencana Ahli Madya Kanwil Kemenag Sumbar dan pendamping dalam persiapan penilaian pilot project ZI WBK ini memaparkan, bahwa materi terkait Zona Integritas yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang tertuang dalam rekomendasi hasil evaluasi TPI atas pembangunan ZI tahun 2020.
Pertama, melihat ulang kembali defenisi dan target yang telah ditetapkan, serta memastikan unit kerja memahami, serta pimpinan dan seluruh pegawai dapat merusmuskan strategi penyampaiannya. Kedua, menginternalisasikan program ZI secara berkala kepada seluruh pegawai dan mendorong dialog kinerja antar pimpinan dengan seluruh pegawai.
Ketiga, lanjut Mulyono, mendorong inovasi yang fokus pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pengguna layanan. Keempat meningkatkan peran manajemen risiko untuk menghindari kemungkinan penyimpangan yang mempengaruhi integritas. Kelima, meningkatkan kedekatan dengan pengguna layanan dengan menjelaskan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan.
Sebagaimana diketahui, pengusulan empat satker sendiri diawali dengan penilaian pendahuluan oleh unit eselon I pusat, yang kemudian mengajukan Satker untuk dinilai oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai Tim Penilai Internal (TPI). Walhasil, Kemenag RI mengusulkan Satker untuk dinilai Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan-RB. (*)
Ishaq/hantaran.co
