PADANG, hantaran.co — Pembebasan lahan masih menjadi kendala dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) di Sumatra Barat (Sumbar). Kontraktor masih berharap agar pembebasan lahan dapat dilakukan secara berkelanjutan agar proses pembangunan dapat berjalan maksimal. Sejauh ini, proses pembangunan JTTS pada ruas Padang-Sicincin baru menyentuh angka 40,58 persen.
Project Director PT Hutama Karya Indonesia (HKI) untuk JTTS Padang-Sicincin, Marthen Robert Singal, menyatakan, salah satu kendala dalam pembangunan jalan tol adalah proses pembebasan lahan yang tidak berkelanjutan. Akibatnya proses pengerjaan kontruksi tidak bisa berjalan maksimal.
“Kita harap pembebasan lahan ini dapat dilakukan secara terus menerus sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan maksimal. Tidak ada yang tertunda, agar kita sampai berlanjut ke tahap konstruksi,” ujar Marthen di kantor Gubernur Sumbar, Selasa (8/6).
Menurut Marthen, percepatan pembebasan diperlukan agar target pengoperasian JTTS ruas Padang-Sicincin pada Desember 2022 bisa tercapai. Sebab, sebelumnya, PT HKI meminta agar pembebasan lahan untuk sesi I tersebut bisa rampung pada pertengahan tahun ini.
Kemudian, sambung Marthen, permasalahan lain yang menghambat adalah deviasi progres pelaksanaan kontruksi pada lahan sepanjang 12,84 kilometer, yang belum bisa dikerjakan sepenuhnya karena masih ada beberapa spot yang belum dibebaskan. Selain itu, akses jalan menuju ke lahan tersebut juga masih sulit untuk diakses.
“Untuk tindak lanjut masalah ini, kami berkoordinasi dengan BPM dan PPK serta pemerintah daerah untuk percepatan pembebasan lahan. Dengan melakukan pembebasan secara terus menerus, sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan maksimal,” ujarnya lagi.
Di samping itu, kata Marthen, juga ada lahan sepanjang 2,2 kilometer yang sudah bisa dikerjakan atas izin pemilik lahan, dengan tenggat pembebasan lahan sampai batas waktu tertentu. Namun, pengerjaan saat ini terkendala akibat batas waktu yang disepakti dengan pemilik lahan sudah jatuh tempo.
Marthen menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Tim Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah, untuk segera bisa menyelesaikan permasalahan lahan tersebut. Agar, pengerjaan konstruksi di lahan 2,2 kilometer itu bisa kembali dilanjutkan.
Selain itu, kata Marthen, PT HKI juga meminta agar pembebasan lahan difokuskan pada lokasi-lokasi prioritas pengerjaan. Seperti, pada STA 4+725 di Kecamatan Batang Anai, STA 13+125 di Kecamatan Lubuk Aluang, dan STA 22+400 – STA 24+435 di Kecamatan Enam Lengkung, Kabupaten Padang Pariaman.
Marthen menyebutkan, sampai pekan pertama Juni ini, pembangunan konstruksi di jalur yang telah bebas pada JTTS Padang-Sicincin, baru mencapai 40,58 persen. Sementara itu, proses pembebasan lahan progresnya sudah mencapai 33,72 persen dari total 36,6 kilometer JTTS Padang-Sicincin.
Kendala Pembayaran
Di sisi lain, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sumbar Saiful mengatakan, bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol memang masih terkendala. Seperti pada tahap identifikasi di lapangan, di mana terdapat sejumlah lahan yang tidak sesuai dengan dokumen perancanaan.
Namun demikian, kata Saiful lagi, proses pembebasan lahan masih terus dilakukan. Dalam waktu dekat, BPN akan memulai pembebasan lahan untuk penetapan lokasi (Panlok) II di Nagari Kasang hingga titik 36,6 km di Koto Hilalang, Sicincin, Padang Pariaman.
Saiful mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendata kembali jumlah bidang tanah yang akan dibebaskan pada panlok II tersebut. Sebab, hasil identifikasi di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan yang menetapkan jumlah bidang tanah pada panlok II tersebut sebanyak 732 bidang.
Meski demikian, kata Saiful, sudah 40 persen lahan yang sudah divalidasi dan akan segera dilakukan pembayaran pada panlok II tersebut. Sementara itu, sekitar 18 persen juga sudah dikirim ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk segera diserahkan ke pihak BPN. Harapannya, sebanyak 58 persen lahan bisa dibuatkan surat perintah pembayarannya agar dapat dilakukan pembayaran dalam pekan ini.
“Kami berupaya kemarin, bisa selesai pada bulan Juni ini, tapi kayaknya kami kelewat, bisa sampai Agustus. Insyaallah nanti sampai Agustus lah bisa selesai,” ujar Saiful, Selasa, (8/6).
Di samping itu, Saiful juga mengajak masyarakat yang tanahnya masuk dalam proyek pembangunan tol untuk menyerahkan dokumen kepemilikan tanah kepada wali nagari, agar proses pembebasan lahan bisa segera diselesaikan.
Ia juga mendorong agar pemerintah setempat terus melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam mengatasi permasalahan pembebasan lahan. Terutama tiga elemen yang sudah ditunjuk yaitu camat, wali nagari, dan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang tentunya berada di bawah koordinasi bupati dan wali kota. (*)
Darwina/hantaran.co
