PADANG, hantaran.co — Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial mesti menjadi landasan bagi rakyat untuk memilih seorang pemimpin.
Hal itu disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, dalam sosialisasi empat pilar bangsa di hadapan akademisi dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatera Barat belum lama ini di kampus tersebut.
Guspardi menyebut, para pendiri bangsa Indonesia telah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang semestinya memiliki hikmat dan kebijaksanaan ketika memilih. Rakyat memiliki hak kedaulatan untuk memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD, DPD.
“Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, rakyat seharusnya memiliki hikmat dan kebijaksanaan ketika memilih,” katanya.
Dia juga menyampaikan, setiap warga negara harus memahami rukun dalam bernegara. Menjadi rakyat yang baik harus mengerti nilai-nilai apa saja yang harus dipegang, terutama Pancasila. Warga negara Indonesia tidak boleh melupakan Ketuhanan yang maha esa. Semua nilai-nilai harus berlandaskan Ketuhanan yang maha esa.
“Karena itu, kepada pemimpin dan calon pemimpin agar jangan sampai melupakan bahwa nilai pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang maha esa. Artinya, semua yang dilakukan seorang pemimpin bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan,” kata politisi asal Sumbar ini.
Bahkan Pancasila telah mempersatukan Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, adat, serta berbagai pikiran dan bahasa. Oleh karena itu, pentingnya memahami dan mempraktikkan empat pilar kebangsaan tersebut, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Guspardi menegaskan, Pancasila sebagai acuan dalam memilih pemimpin, baik dari memandang kinerja maupun prinsip calon pemimpin tersebut dalam memegang teguh nilai-nilainya.
Dalam kesempatan itu, Guspardi yang juga sesepuh Muhammadiyah Sumbar ini juga menyemangati para kader Muhammadiyah harus terjun ke dunia politik sehingga bisa mewarnai kebijakan. Apalagi di Sumbar, termasuk salah satu basis Muhammaddiyah. Alangkah naif jika tidak ada kader Muhammaddiyah tidak terlibat di dalam mengambil kebijakan. Dengan kata lain, harus masuk dunia politik.
“Terserah mau partainya apa, yang penting kita banyak aset, potensi dan kader hebat-hebat, harus berandil di dalamnya,” ucap Guspardi.
Guspardipun sempat menyinggung masa lalu saat menjadi anggota DPRD Sumbar periode 2004-2009. Saat itu, kader Muhammaddiyah cukup banyak menjadi anggota DPRD Sumbar dari parpol beragam. Mulai PPP, Golkar, PBB, PKS dan PAN. Masa periode ini, cukup banyak aspirasi anggota DPRD Sumbar dialokasikan untuk kemajuan Muhammmadiyyah.
Hadir dalam kesempatan itu Rektor UM Sumatera Barat Riki Saputra, Badan Pembina Harian (BPH) UM Sumatera Barat seperti Marhadi Efendi, Nurman Agus dan sejumlah pejabat lainnya. (*)
Leni/hantaran.co
