PADANG, hantaran.co — Selain sektor pariwisata dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy. Untuk itu, 10 persen alokasi dari APBD akan digunakan untuk memacu percepatan pengembangan pertanian di Sumbar.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, saat ini di sektor pertanian, Sumbar masih jauh tertinggal dari provinsi-provinsi tetangga. Untuk itu dibutuhkan kesungguhan dan komitmen bersama untuk memajukan pertanian di Sumbar.
“Kita mesti mengakui, bahwa kita tertinggal dari provinsi lain. Untuk itu, perlu kolaborasi kita semua, bukan hanya saya dan Wagub saja. Kami akan selalu kompak dan solid, begitu juga kita semua harus kompak dan solid,” ujarnya saat peluncuran buku 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di Auditorium Gubernuran, Minggu (6/6/2021).
Secara terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Sumbar, Syafrizal menyebutkan, peningkatan produksi padi dan jagung menjadi target utama pengembangan sektor pertanian Sumbar.
Ia menjelaskan, untuk beras, Pemprov Sumbar juga memacu pengembangan pertanian organik, yang dinilai lebih menyehatkan. Salah satu programnya adalah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengonsumsi beras dari hasil pertanian organik.
“ASN di lingkungan Pemprov Sumbar saat ini berjumlah sekitar 18.864 orang. Jadi, kalau satu ASN bisa mengonsumsi 10 kg sebulan, maka produksi beras di Sumbar sudah mencapai 180 ton lebih. Saat ini, luas lahan pertanian organik di Sumbar baru sekitar 125 hektare. Kalau jumlah konsumsi beras tersebut bisa terwujud, maka luas lahan pertanian organik di Sumbar bisa mencapai 250 hektare,” katanya saat dihubungi Haluan, Minggu (6/6).
Untuk permulaan, konsumsi beras hasil pertanian organik ini menyasar pejabat eselon di Pemprov Sumbar, di mana pemasarannya dilakukan melalui koperasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tiap-tiap koperasi untuk itu, telah menerima pengadaan sebanyak 200 kg.
Setelah itu, ditargetkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumbar, pada 2022 mendatang sudah mengonsumsi beras hasil pertanian organik. “Saat ini, program tersebut sudah berjalan, meski baru di tingkat pejabat. Insya Allah, pada 2022, mungkin bahkan bisa dalam tahun ini, seluruh ASN sudah mengonsumsi beras hasil pertanian organik,” kata pria yang akrab disapa Jejeng itu.
Selain padi, Sumbar juga didorong untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi jagung. Jejeng menyebut, saat ini kebutuhan jagung di Sumbar mencapai 1,2 juta ton per tahun. Sementara jumlah produksi hanya mencapai 950.000 ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Gubernur Mahyeldi meminta Distanhorbun untuk menambah lahan pertanian jagung dengan memanfaatkan lahan-lahan terlantar di Sumbar, yang luasnya mencapai 200 ribu hektare.
Ditargetkan, penambahan lahan jagung tersebut bisa tercapai pada 2022 mendatang. “Kalau untuk tahun ini, Insya Allah penambahan lahan jagung di Sumbar bisa tercapai sekitar 10 ribu hektare,” katanya.
Selanjutnya, guna meningkatkan hasil pertanian, pemaksimalan pengunaan alat mesin pertanian (alsintan) juga menjadi poin penting. Jejeng mengungkapkan bahwa di Sumbar, alsintan yang dikelola oleh pemerintah berjumlah 550 unit, yang terdiri dari traktor kecil, traktor besar, alat perontok padi, pompa, cultivator, dan seterusnya. Saat ini, penggunaan alsintan tersebut dinilai belum maksimal.
Di samping itu, persoalan pupuk, terutama pupuk bersubsidi, juga menjadi hal yang digarisbawahi Gubernur. Ia menyebut, kebutuhan pupuk Sumbar mencapai 460 ribu ton. Sementara alokasinya hanya 180 ribu ton. Akibatnya, terjadi kelangkaan pupuk di tingkat petani, sehingga harga pupuk bersubsidi meningkat jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Untuk mengatasi kekurangan ini, Distanhorbun akan meminta tambahan kuota kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Selain itu, petani juga didorong untuk menggunakan pupuk organik. Dalam hal ini, Pemprov Sumbar telah membantu 100 Unit Pengelolaan Pupuk Organik dengan pengadaan sapi dan alat pengelolaan pupuk organik.
Jejeng menyebut, dalam mendukung seluruh program tersebut, dialokasikan anggaran sebesar 10 persen dari APBD Sumbar. Jumlah ini terbilang masif, lantaran tahun-tahun sebelumnya, anggaran untuk sektor pertanian bahkan tidak mencapai satu persen. “Kalau sebelum-sebelumnya, anggaran kami paling-paling cuma Rp18 miliar. Itu di luar pokir DPRD. Kalau tahun ini anggaran kami sudah meningkat menjadi Rp150 miliar,” ucapnya.
Dengan anggaran sebesar itu, Distanhorbun Sumbar dituntut untuk fokus pada peningkatan produksi padi dan jagung. Selain itu, juga produksi tanaman-tanaman yang memengaruhi inflasi seperti cabai dan bawang. “Gubernur juga meminta pengembangan kelapa, manggis, dan kopi. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani,” katanya. (*)
hantaran.co
