PADANG, hantaran.co — Pemprov Sumbar menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti segala rencana pembangunan yang mengapung pascakunjungan empat menteri ke Sumbar beberapa waktu lalu. DPRD Sumbar ikut berharap, agar Pemprov terus mengawal dan berkoordinasi dengan banyak pihak agar janji pusat untuk Sumbar terealisasi.
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, mengatakan, kunjungan empat menteri ke Sumbar yang diawali sebelumnya dengan kunjungan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk meresmikan revitalisasi Pasar Rakyat di Kota Pariaman sepekan sebelum awal Ramadan yang lalu, adalah bukti besarnya perhatian pemerintah pusat untuk Sumbar.
“Luar biasa perhatian pemerintah pusat untuk Sumbar. Menteri PPN/Bappenas tiga hari di sini, Menteri Pertanian dua hari, Menkes dan Menteri Perdagangan juga datang. Tentu saja kedatangan itu bukan untuk bagi-bagi bantuan, tetapi betul-betul merancang konsep pembangunan di setiap daerah yang dikunjungi,” kata Audy kepada Haluan, Senin (12/4/2021).
Lantas untuk mengawal rencana pembangunan di bidang pertanian, pembangunan jembatan layang Sitinjau Lauik, hingga revitalisasi Pasar Bawah Bukittinggi dan Pasar Raya Padang sebagaimana dijanjikan oleh para menteri tersebut, Audy menegaskan Pemprov Sumbar siap untuk mengawal.
“Seluruh menteri yang datang siap memberikan support untuk Sumbar. Tentu saja kita akan terus mengawal, dan kita akan terus follow up rencana-rencana dan janji tersebut,” katanya lagi.
Di sisi lain, Ketua DPRD Sumbar, Supardi, berharap agar Pemprov terus mengawal dan menagih janji pembangunan yang diutarakan empat menteri tersebut. Terutama sekali janji pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lauik, revitalisasi Pasar Bawah Bukittinggi dan Pasar Raya Padang, serta pembangunan pertanian yang diperkirakan menelan anggaran fantastis.
“Kunjungan empat menteri itu membuktikan bahwa Sumbar bukan anak tiri di republik ini. Kedatangan empat menteri sekaligus dalam waktu berdekatan dan menjanjikan sesuatu, tentu harus berwujud ‘kado’ Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” kata Supardi.
Oleh karena itu, saat ini menurut Supardi tergantung gerakan kepala daerah dalam menindaklanjuti seluruh rencana pembangunan dari empat pos kementerian tersebut. Sebab, dari janji-janji pembangunan yang disampaikan, seluruhnya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Sumbar.
Lebih jauh Supardi mengatakan, Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur, Audy, harus berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk dengan DPRD dan DPR RI, agar realisasi atas rencana pembangunan itu dapat terwujud.
“Jangan sampai rencana ini hanya akan jadi wacana. Jangan hanya habis di atas kertas. Jangan sampai kita hanya mengampanyekan kedatangan menteri saja, sementara hasilnya tidak ada sama sekali. Jangan terulang sejarah yang lalu-lalu,” ujar Politikus Gerindra itu lagi.
Penagihan atas rencana pembangunan tersebut, ujarnya, harus dilakukan sesuai dengan mekanisme aturan yang tersedia. Namun, Pemprov tetap harus berkoordinasi dengan DPRD dan jaringan yang ada seperti anggota DPR RI dan DPD RI di pusat, agar rencana-rencana pembangunan itu dapat dikawal secara bersama.
“Manfaatkan jaringan yang ada. Sehingga, apa yang telah disampaikan menteri ini bisa direalisasikan dalam bentuk bantuan APBN,” ujarnya lagi.
Perkuat SDM OPD
Hal senada disampaikan Anggota Komisi V, Maigus Nasir, yang turut mengapresiasi awal masa kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy melalui kedatangan Wapres serta empat menteri dalam waktu yang berdekatan.
Akan tetapi hal yang perlu diingat, kata Maigus, bahwa selama ini pendekatan-pendekatan Pemprov ke Pemerintah Pusat cenderung lemah. Sehingga, momentum kedatangan para menteri di Sumbar baru-baru ini diharapkan membawa kembali angin segar untuk pembangunan Sumbar ke depan.
“Sekarang kita sudah memakai sistem informasi yang terbuka, di mana Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) itu terkoneksi dari kabupaten kota hingga ke pusat,” ujarnya.
Dengan adanya SIPD, sambungnya, diharapkan Kepala Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) betul-betul siap dalam melobi dan melakukan pendekatan. Sehingga kemudian, OPD dapat berperan dengan baik pada tataran teknis. Oleh sebab itu, Gubernur perlu menyiapkan tenaga yang handal untuk menindaklanjuti segala rencana pembangunan tersebut.
Maigus mengatakan, segala program pembangunan nantinya tetap akan menghadapi kendala teknis seperti pembebasan lahan serta komitmen masyarakat saat proyek pembangunan mulai dicanangkan. Dalam hal ini, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, terutama di lintas OPD terkait, sangat menentukan. Ia menambahkan, DPRD saat ini tengah menyorot Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar. Ia berharap, agar rencana pembangunan yang dijanjikan para menteri dapat sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPJMD. (*)
Fardi/hantaran.co
