DHARMASRAYA, hantaran.co — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Sosial P3APPKB menggelar promosi dan advokasi pengarusutamaan gender serta Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Anggota Vocal Point pada perangkat daerah, instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/Unsur Akademis/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha se-Kabupaten Dharmasraya, Jumat (26/3/2021) di Hotel Sakato Jaya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Adlisman, mengatakan, keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai wujud implementasi dari Permendagri No.67 Tahun 2011, mesti dijadikan sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi. Sebagai suatu forum yang mensinergikan dan mengkoordinasikan program antar OPD, instansi vertikal, masyarakat dan organisasi pemerhati perempuan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
Lahirnya Pokja ini, sebut Sekda, juga merupakan manifestasi dari upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/Unsur Akademis/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha.
“Untuk itu kiranya saya berharap kepada seluruh Pokja pengarusutamaan gender ini mampu mengemban tugas ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan dedikasi yang baik, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan pengarusutamaan Gender. Karena dalam penyusunan program kegiatan di setiap OPD adalah program yang responsif gender,” ujar Sekda.
Kata Sekda, salah satu permasalahan pada program pemberdayaan perempuan adalah masih lemahnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan sasaran dan arah kebijakan terbentuknya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, proram, dan kegiatan pembangunan berperspekif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD yang dilakukan melalui kegiatan dan program kerja. Untuk itu, imbuh Sekda, dibutuhkan koordinasi dan sinergitas antas Pokja PUG dengan stakeholder untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan.
“Saya berharap kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan setelah kegiatan ini, saudara-saudara dapat menindak lanjutinya di OPD masing-masing. Sehingga harapan kita ke depan untuk merealisir penguatan kapasitas kelembagaan Pokja PUG dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dapat diwujudkan,” katanya.
Adapun, pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatangan Pakta Integritas oleh perangkat daerah, instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/Unsur Akademis/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha se-Kabupaten Dharmasraya yang memuat poin, 1. Mengutamakan program-program prioritas pembangunan yang perspektif gender dalam rangka mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).
Selanjutnya, 2. Membantu percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka mewujudkan KKG di Kabupaten Dharmasraya. 3. Memprioritaskan anggaran yang responsif gender untuk memperkecil kesenjangan gender. Penandatanganan Pakta Integritas ini disaksikan langsung oleh Sekda, Adlisman dan Kepala Dinas Sosial P3APPKB, Bobby Perdana Riza.
Tidak itu saja, kegiatan ini juga sekaligus membahas persiapan verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) oleh Kementerian PPPA, yang akan dilaksanakan secara virtual pada 29 Maret 2021. (*)
Badri/hantaran.co
