PADANG, hantaran.co — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sumbar manyatakan faktor pandemi Covid-19 dan banyaknya lahan yang tidak bersertifikat, menjadi kendala utama dalam pembebasan lahan tol sesi Padang-Sicincin. Meski demikian, BPN mengaku tetap berupaya agar pembebasan bisa rampung sebelum Juli 2021.
Berdasarkan data BPN Sumbar hingga 7 Maret 2021, realisasi pembebasan lahan untuk penetapan lokasi (penlok) 1 sudah 100 persen pada 129 bidang tanah seluas 26,14 hektare. Ada pun penlok 2 yang terdiri dari 1.452 bidang tanah, sudah 127 bidang dalam proses Uang Ganti Kerugian (UGK), 526 bidang dalam musyawarah, 628 bidang dalam penilaian, dan sisa lainnya belum diproses.
Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Pertanahan BPN Sumbar, Yuhendri Yakub, kepada Haluan menyebutkan, salah satu kendala besar dalam pembebasan lahan adalah faktor pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak setahun lalu. Padahal saat awal-awal pandemi, BPN Sumbar tengah fokus pada pembebasan lahan penlok 2.
“Salah satu kendala utama dalam pembebasan lahan adalah pandemi, yang membuat pelaksanaan pengadaan tanah berlangsung dalam kondisi serba terbatas,” kata Yuhendri Yakub, Selasa (16/3/2021).
Yuhendri mengatakan, penlok II berada pada titik kilometer 4,2 hingga kilometer 36,6, dengan panjang lahan 32,4 km dan luas 281,05 hektare. Berdasarkan hasil identifikasi dan iventarisir BPN, penlok 2 akan dibangun di atas 1.452 bidang tanah, setelah mengalami penyesuaian dari perencanaan awal sebanyak 723 bidang tanah.
Selain itu, kata Yuhendri, kendala lain dalam pembebasan lahan adalah banyaknya kepemilikan lahan yang tidak bersertifikat. Menurutnya, sekitar 80 persen bidang tanah yang akan dibebaskan belum bersertifikat, sehingga butuh waktu untuk mendapatkan kesepakatan dengan para pemilik tanah.
Ia menambahkan, BPN Sumbar juga menemukan banyak tanah yang tidak memilki berkas atau surat yang lengkap, sehingga menemukan kendala dalam proses pengadaan alas hak tanah. Selain itu, juga terjadi pembatalan penlok pada titik 6,20 km hingga 6,45 km seluas 1,5 hektare.
“Kendala lainnya, muncul penolakan dari warga saat pendataan dan pengukuran lahan berlangsung di beberapa daerah, tepatnya di tujuh nagari pada tiga kecamatan seperti di Pincuran Tujuah, Barih, dan Tarok. Selain itu, juga ada warga yang memperkarakan pembebasan lahan ke Pengadilan Negeri Padang Pariaman,” ujarnya lagi.
Tetap Diusahakan
Namun demikian, Yuhendri menyatakan bahwa sebagian permasalahan sudah terselesaikan. Pihaknya juga masih intensif mendatangi warga secara langsung untuk memberikan pemahaman terkait dampak positif pembangunan tol Padang-Sicincin, yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).
“Untuk menyelesaikan itu, kami sudah berupaya memonitor langsung ke lapangan, agar kendala dapat diselesaikan,” ujarnya.
Ada pun terkait permintaan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) selaku kontraktor, agar pembebasan lahan dapat selesai sebelum akhir semester I atau Juli 2021, Yuhendri menyatakan pihaknya akan terus berupaya. BPN, juga telah mengerahkan petugas khusus untuk membantu warga yang terkendala dalam melengkapi surat kepemilikan.
“Percepatan tetap didorong untuk mengejar target pembebasan. Setiap hari petugas kami ke nagari-nagari agar warga segera memenuhi surat-surat dan bisa diusulkan proses validasi untuk pengurusan ganti rugi segera mungkin,” ujarnya.
Yuhendri juga meminta dukungan seluruh pihak, agar proses pembebasan bisa segera selesai. Terutama dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, terutama sekali terkait pengurusan surat kepemilikan.
Ditunggu Kontraktor
Sebelumnya, Manajer Pembangunan dan Pelaksanaan PT Hutama Karya sesi Sicincin-Padang Berlin A Tampubolon menyebutkan, bahwa salah satu kendala pada sesi Padang-Sicincin memang pembebasan lahan. Menurutnya, butuh waktu lebih untuk membebaskan lahan di Sumbar ketimbang di daerah lain, karena sistem kepemilikan tanah yang dimiliki atas nama kaum.
“Dari 36,6 kilometer sesi Padang-Sicincin, hampir 80 persen tanah milik kaum, yang kita tahu Sumbar dengan kearifan lokalnya, persetujuannya harus dari seluruh anggota kaum. Sementara itu, banyak anggota kaum yang tinggal di luar kota dan luar provinsi. Ini jadi kendala administrasinya,” kata Berlin, Sabtu, (13/3/2021).
Berlin menambakan, pembangunan tol sesi Padang-Sicincin menyebar di 14 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini, baru tiga nagari yang lahannya sudah bisa dibebaskan yaitu, Nagari Kasang, Parik Malintang, dan Sungai Buluah Selatan.
Berlin menyebutkan, pengerjaan tol Padang-Pekanbaru sesi Padang-Sicincin saat ini masih berlangsung di dua lokasi lahan sepanjang 7 dan 2 kilometer. Progres pengerjaan tol sepanjang 36,6km itu sendiri sudah mencapai 20 persen, atau 9 km pada dua titik berbeda tersebut.
“Sampai sekarang, pembangunan di sesi Padang-Sicincin masih berjalan. Tidak ada penghentian. Saat ini, ada yang pengerasan tanah, dan ada juga yang pengerjaan konstruksi. Itu berlangsung masih di atas lahan yang 7 dan 2 kilometer itu,” katanya lagi.
Ke depan, Berlin berharap agar Pemda dan BPN segera membebaskan lahan-lahan yang berada di antara lokasi pengerjaan tersebut, agar proses pembangunan di titik berikutnya tidak terpisah-pisah. Sementara itu ia menargetkan, pembangunan jalan pada lahan sepanjang 9 kilometer itu akan rampung pada Agustus 2021.
Menurut Berlin, jika seluruh lahan sesi I bisa dibebaskan sebelum Juli 2021, maka pengerjaan jalan tol sesi Padang-Sicincin ditargetkan bisa rampung dan dioperasikan pada Desember 2022. Sebab, PT HKI juga berharap agar tol dapat dirasakan manfaatnya oleh warga Sumbar.
Sementara itu, terkait pengalihan (refocusing) pengerjaan tol, kata Berlin, akan tetap dilakukan, terutama sekali pengalihan bahan-bahan material proyek yang sudah siap untuk digunakan. Pengalihan mungkin akan dimanfaatkan untuk pembangunan pada JSTT di Riau, Medan, atau Bengkulu.
“Material yang sudah tersedia bisa untuk kebutuhan 30 kilometer. Karena lahan di sini belum siap untuk sepanjang itu, maka kita alihkan fokusnya ke ruas lain yang sudah siap lahannya. Intinya, refocusing itu agar material-material yang sudah siap bisa segera dimanfaatkan,” ujarnya.
Namun kata Berlin, hingga saat ini pengalihan material memang belum dilakukan. Termasuk juga memindahkan alat-alat berat dan sumber daya manusia (SDM). Jika nanti pembebasan lahan ruas Padang-Sicincin sudah selesai, maka semua alat dan SDM dapat dialihkan kembali ke Sumbar. (*)
Darwina/hantaran.co
